Standar Operasional Prosedur (SOP)

  1. Berbagi Informasi Komunikasi Pengawasan
  2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal
  3. Pelaksanaan Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  4. Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi
  5. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  6. Pelaksanaan Audit Investigasi
  7. Pelaksanaan Audit Kinerja
  8. Pelaksanaan Audit Public Service Obligation Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PSO BA BUN)
  9. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  10. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  11. Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  12. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan
  13. Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  14. Pelaksanaan Klarifikasi Absensi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal1
  15. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  16. Pelaksanaan Pelatihan di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Bekerjasama dengan Instansi Lain
  17. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  18. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di lingkungan Inspektorat Jenderal
  19. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  20. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Sedang di lingkungan Inspektorat Jenderal
  21. Pelaksanaan Pemindahan dari dan dalam Jabatan FungsionalPelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  22. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  23. Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  24. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  25. Pelaksanaan Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
  26. Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  27. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan CPNS
  28. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  29. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
  30. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri
  31. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
  32. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN
  33. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan
  34. Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan
  35. Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
  36. Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara
  37. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran
  38. Pelaksanaan Reviu RKA
  39. Pelaksanaan Self Assessment Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  40. Pelaksanaan Studi Banding di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  41. Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Hasil Pengawasan APIP
  42. Pelaksanaan Telaahan Sejawat Eksternal Hasil Pengawasan APIP
  43. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  44. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
  45. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  46. Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  47. Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan Ssaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Inspektorat Kerja
  48. Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  49. Pembayaran Gaji di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  50. Pembayaran LS Pihak Ketiga di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  51. Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  52. Pembayaran Uang Makan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  53. Pemberian Ijin Cuti Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  54. Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  55. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  56. Pemberian Konsultasi kepada Auditi
  57. Pemberian Layanan Konsultasi Hukum
  58. Pembinaan Unit Kerja Sebagai Kandidat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBS) Zona Integritas (ZI)
  59. Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
  60. Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Inspektorat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  61. Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  62. Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IVa ke Bawah
  63. Pendokumentasian dan Inventarisasi Produk Hukum di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  64. Pendokumentasian Pelaksanaan Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal
  65. Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
  66. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  67. Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  68. Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit
  69. Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan
  70. Pengiriman dan Menataan Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal
  71. Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal
  72. Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal
  73. Pengusulan Assessment Pegawai untuk Pengisian Jabatan Administratif di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  74. Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a Kebawah
  75. Pengusulan Diklat Penawaran dari BPSDM, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan KL Lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  76. Pengusulan DUPAK JFA Golongan IV/b keatas ke Instansi Pembina (BPKP)
  77. Pengusulan Izin Cerai Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  78. Pengusulan Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau Pensiun Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  79. Pengusulan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  80. Pengusulan Pemberian Tanda Penghargaan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  81. Pengusulan Penerbitan Karis karsu Karpeg Taspen di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  82. Pengusulan Penyesuaian Ijazah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  83. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  84. Pengusulan Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor
  85. Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
  86. Pengusulan Peserta Program Beasiswa/Kuliah Mandiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  87. Pengusulan Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  88. Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IVa ke Bawah
  89. Penyelenggaraan Acara Kedinasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  90. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Inspektur Jenderal
  91. Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  92. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  93. Penyusunan dan Pengusulan Analisi Beban Kerja dan Analisis Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  94. Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  95. Penyusunan dan Pengusulan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  96. Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  97. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  98. Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IVa ke Bawah
  99. Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  100. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat
  101. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal
  102. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  103. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat
  104. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
  105. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
  106. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  107. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern
  108. Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal
  109. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
  110. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  111. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat
  112. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
  113. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  114. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat
  115. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal
  116. Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  117. Penyusunan Naskah Akademis Penataan Organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  118. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat
  119. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal
  120. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  121. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
  122. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal
  123. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
  124. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan
  125. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
  126. Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  127. Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  128. Perhitungan Presentase Kinerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  129. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  130. Publikasi Berita Kegiatan di Media Cetak dan Media Elektronik Inspektorat Jenderal
  131. Publikasi Berita Kegiatan di Media Sosial Inspektorat Jenderal
  132. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)
  133. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Close Menu