Standar Operasional Prosedur (SOP)

  1. Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi
  2. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  3. Pelaksanaan Audit Investigasi
  4. Pelaksanaan Audit Kinerja
  5. Pelaksanaan Audit Public Service Obligation Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PSO BA BUN)
  6. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  7. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  8. Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  9. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan
  10. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  11. Pelaksanaan Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
  12. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
  13. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri
  14. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
  15. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN
  16. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan
  17. Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan
  18. Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
  19. Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara
  20. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran
  21. Pelaksanaan Self Assessment Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  22. Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Hasil Pengawasan APIP
  23. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  24. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
  25. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  26. Pembayaran Gaji di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  27. Pembayaran LS Pihak Ketiga di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  28. Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  29. Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  30. Pemberian Konsultasi kepada Auditi
  31. Pemberian Layanan Konsultasi Hukum
  32. Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
  33. Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Inspektorat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  34. Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  35. Pendokumentasian dan Inventarisasi Produk Hukum di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  36. Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit
  37. Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV-a Ke Bawah
  38. Pengusulan DUPAK JFA Golongan IVb ke-atas ke Instansi Pembina (BPKP)
  39. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Inspektur Jenderal
  40. Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  41. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal
  42. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  43. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat
  44. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
  45. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
  46. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  47. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern
  48. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
  49. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  50. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
  51. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal
  52. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
  53. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan
  54. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
  55. Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  56. Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  57. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  58. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)
  59. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Close Menu