Standar Operasional Prosedur (SOP)

  1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal
  2. Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi
  3. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  4. Pelaksanaan Audit Investigasi
  5. Pelaksanaan Audit Kinerja
  6. Pelaksanaan Audit Public Service Obligation Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PSO BA BUN)
  7. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  8. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  9. Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  10. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan
  11. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di lingkungan Inspektorat Jenderal
  12. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  13. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  14. Pelaksanaan Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
  15. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  16. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
  17. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri
  18. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
  19. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN
  20. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan
  21. Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan
  22. Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
  23. Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara
  24. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran
  25. Pelaksanaan Self Assessment Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  26. Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Hasil Pengawasan APIP
  27. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  28. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
  29. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  30. Pembayaran Gaji di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  31. Pembayaran LS Pihak Ketiga di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  32. Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  33. Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  34. Pemberian Konsultasi kepada Auditi
  35. Pemberian Layanan Konsultasi Hukum
  36. Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
  37. Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Inspektorat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  38. Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  39. Pendokumentasian dan Inventarisasi Produk Hukum di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  40. Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit
  41. Pengiriman dan Menataan Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal
  42. Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a Kebawah
  43. Pengusulan DUPAK JFA Golongan IV/b keatas ke Instansi Pembina (BPKP)
  44. Pengusulan Izin Cerai Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  45. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Inspektur Jenderal
  46. Penyusunan dan Pengusulan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  47. Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  48. Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  49. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal
  50. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  51. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat
  52. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
  53. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
  54. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  55. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern
  56. Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal
  57. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
  58. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  59. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
  60. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  61. Penyusunan Naskah Akademis Penataan Organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  62. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal
  63. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  64. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
  65. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal
  66. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
  67. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan
  68. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
  69. Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  70. Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  71. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  72. Publikasi Berita Kegiatan di Media Cetak dan Media Elektronik Inspektorat Jenderal
  73. Publikasi Berita Kegiatan di Media Sosial Inspektorat Jenderal
  74. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)
  75. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Close Menu