Standar Operasional Prosedur (SOP)

  1. Berbagi Informasi Komunikasi Pengawasan
  2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal
  3. Pelaksanaan Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  4. Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi
  5. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  6. Pelaksanaan Audit Investigasi
  7. Pelaksanaan Audit Kinerja
  8. Pelaksanaan Audit Kinerja Melalui Remote Audit
  9. Pelaksanaan Audit Public Service Obligation Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PSO BA BUN)
  10. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  11. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  12. Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  13. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan
  14. Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  15. Pelaksanaan Klarifikasi Absensi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal1
  16. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  17. Pelaksanaan Pelatihan di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Bekerjasama dengan Instansi Lain
  18. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  19. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di lingkungan Inspektorat Jenderal
  20. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  21. Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Sedang di lingkungan Inspektorat Jenderal
  22. Pelaksanaan Pemindahan dari dan dalam Jabatan FungsionalPelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  23. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  24. Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  25. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  26. Pelaksanaan Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
  27. Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  28. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan CPNS
  29. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  30. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
  31. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri
  32. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
  33. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN
  34. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan
  35. Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan
  36. Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
  37. Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara
  38. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran
  39. Pelaksanaan Reviu RKA
  40. Pelaksanaan Self Assessment Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  41. Pelaksanaan Studi Banding di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  42. Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Hasil Pengawasan APIP
  43. Pelaksanaan Telaahan Sejawat Eksternal Hasil Pengawasan APIP
  44. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
  45. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
  46. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
  47. Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  48. Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan Ssaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Inspektorat Kerja
  49. Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  50. Pembayaran Gaji di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  51. Pembayaran LS Pihak Ketiga di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  52. Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  53. Pembayaran Uang Makan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  54. Pemberian Ijin Cuti Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  55. Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  56. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  57. Pemberian Konsultasi kepada Auditi
  58. Pemberian Layanan Konsultasi Hukum
  59. Pembinaan Unit Kerja Sebagai Kandidat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBS) Zona Integritas (ZI)
  60. Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
  61. Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Inspektorat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  62. Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  63. Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IVa ke Bawah
  64. Pendokumentasian dan Inventarisasi Produk Hukum di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  65. Pendokumentasian Pelaksanaan Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal
  66. Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
  67. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  68. Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  69. Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit
  70. Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan
  71. Pengiriman dan Menataan Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal
  72. Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal
  73. Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal
  74. Pengusulan Assessment Pegawai untuk Pengisian Jabatan Administratif di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  75. Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a Kebawah
  76. Pengusulan Diklat Penawaran dari BPSDM, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan KL Lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  77. Pengusulan DUPAK JFA Golongan IV/b keatas ke Instansi Pembina (BPKP)
  78. Pengusulan Izin Cerai Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  79. Pengusulan Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau Pensiun Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  80. Pengusulan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  81. Pengusulan Pemberian Tanda Penghargaan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  82. Pengusulan Penerbitan Karis karsu Karpeg Taspen di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  83. Pengusulan Penyesuaian Ijazah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  84. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  85. Pengusulan Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor
  86. Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
  87. Pengusulan Peserta Program Beasiswa/Kuliah Mandiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  88. Pengusulan Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  89. Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IVa ke Bawah
  90. Penyelenggaraan Acara Kedinasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  91. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Inspektur Jenderal
  92. Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  93. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  94. Penyusunan dan Pengusulan Analisi Beban Kerja dan Analisis Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  95. Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  96. Penyusunan dan Pengusulan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  97. Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  98. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  99. Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IVa ke Bawah
  100. Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  101. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat
  102. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal
  103. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  104. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat
  105. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
  106. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
  107. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  108. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern
  109. Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal
  110. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
  111. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  112. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat
  113. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
  114. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  115. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat
  116. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal
  117. Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  118. Penyusunan Naskah Akademis Penataan Organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  119. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat
  120. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal
  121. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
  122. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
  123. Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal
  124. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
  125. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan
  126. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
  127. Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  128. Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  129. Perhitungan Presentase Kinerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  130. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
  131. Publikasi Berita Kegiatan di Media Cetak dan Media Elektronik Inspektorat Jenderal
  132. Publikasi Berita Kegiatan di Media Sosial Inspektorat Jenderal
  133. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)
  134. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Close Menu