TINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI
KESELAMATAN DAN PELAYANAN PRIMA MERUPAKAN PRIORITAS KINERJA KAMI
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK TINGKATKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN TRANSPORTASI

Program Penguatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenhub Mewujudkan Priotitas Nasional Dalam Reformasi Birokrasi

Posted in Berita Kegiatan on Sep 06, 2017

Pada hari Kamis 24 September 2017 Inspektorat Jenderal mengadakan Bimbingan Teknis Kepada Nominasi pembagunan Zona Integritas predikat nasional menuju Wilayah Bebas Korupsi 2017. Bimtek tersebut dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Bapak Bambang Sudaryono dengan narasumber Bapak Heru Airlangga dari Deputi PAN RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Pelaksanaan ini menindaklanjuti Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor HK. 403/1/5 PHB 2017 tanggal 27 April 2017 perihal Nominasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017 di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dalam rangka mewujudkan Program Mikro yang menjadi prioritas nasinal di seluruh Instansi Pemerintah dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Bambang mengungkapkan bahwa kampanye terhadap komitmen menuju predikat WBK tersebut juga sudah kami letakan melalui jendela pop up dalam website Portal Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id), agar segenap jajaran Kementerian Perhubungan mendukung para nominasi menuju predikat WBK 2017.

Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak ditandatangani piagam Zona Integritas antara Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2010 sd 2025. Perpres ini juga merupakan mandat dari Undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sd 2025. Perpres 81 tahun 2010 ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan RB di seluruh Instansi pemerintah dan memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang dibagi menjadi 4 tahap (per-5 tahunan) sampai dengan tahun 2025.

Tahun 2017 merupakan tahap ketiga pelaksanaan RB yang berakhir nanti pada tahun 2019, Pada tahun tersebut diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik berada dalam sub kegiatan area ke-2 perubahan RB. Area perubahan tersebut atau arean yang disebut penguatan pengawasan memiliki 6 kegiatan yang menjadi prioritas nasional, salah satu kegiatan tersebut adalah pembangunan berpredikat WBK dan WBBM di seluruh Instansi Pemerintah. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik merupakan embrio terhadap pengusulan UPT yang berpredikat WBK. Predikat WBK merupakan predikat nasional yang ditetapkan oleh Kemenpan dan RB pada saat peringatan hari Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember, penilaian predikat WBK sendiri dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari Kemenpan dan RB, KPK dan Ombudsman.

Unit kerja dengan kinerja terbaik sendiri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan dan diberikan penghargaan pada saat peringatan hari Perhubungan Nasional setiap tanggal 17 September. Penilaiannya dilakukan oleh Tim Tepadu yang bertujuan agar dapat melihat seluruh aspek perubahan yang telah ditetapkan dalam Road Map RB, Tim tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hukum dan Biro Perencanaan. Penilaian dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan TPN dalam menilai predikat WBK, LKE tersebut disesuaikan dengan kondisi dan struktur di lingkungan Kementerian Perhubungan akan tetapi LKE Tim terpadu tetap berpegang teguh pada 6 Elemen.

Dalam sesi Bimtek Heru dari Kemenpan RB mengungkapkan bahwa statistik Kementerian/Lembaga yeng mengusulkan Unit Kerjanya menuju predikat WBK meningkat terus. Dia menggambarkan terjadi peningkatan sebesar 389% pada tahun 2016, dimana tercatat 175 nominasi yang diusulkan dan hanya 45 nominasi yang diusulkan pada tahun 2015. Pada tahun lalu hanya 17 Unit Kerja yang berhasil menerima predikat menuju WBK 2016. Hal tersebut sudah banyak Kementerian/Lembaga yang berlomba-lomba mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap beberapa hal yang sudah menjadi prioritas nasional dari sisi program dan kegiatan. Sedangkan Sesitjen Kemenhub Bambang Sudaryono mengharapkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) untuk terus momonitoring perkembangan capaian-capaian sisi pengungkit dan hasil para nominasi secara berkelanjutan serta melalui Bimbingan Teknis ini Kementerian Perhubungan berhasil mendapat predikat menuju WBK 2017 terhadap seluruh nominasi yang diusulkan.